Kami Bukan Mercusuar Diknas

Saya pernah menjadi bagian dari program KKN WAJAR yang diadakan oleh direktorat pendidikan Dasar Menengah. Bersama kawan-kawan saya yang berjumlah 20 orang, kami diberangkatkan ke Nias pada 4 Juli-4September 2006 ke Kabupaten Nias. Kami di bagi dalam 3 tim: Lahewa, Alasa dan Afulu. Saya ditempatkan di Afulu.
Ditempat tugas saya—sebagai mahasiswa KKN—banyak masalah pendidikan yang harus dibenahi. Mulai dari ketersediaan guru (baik kualitas maupun kuantitas) sampai pada kelayakan tempat belajar bagi siswa. Enam bulan yang lalu, kami (tim KKN WAJAR) melihat siswa-siswa SD bahkan SMP yang belajar dalam sebuah tenda bantuan yang sudah usang. Kami terkejut ada dua rombongan belajar yang belajr dalam satu ruang kelas. Betapa tidak kondusifnya suasana belajar mereka. Contoh dari sekolah yang paling parah di kecamatan Afulu, Nias adalah SD Sua Afulu. SD ini tidak memiliki bangunan layak. Gedung SD Sua Afulu juga terancam roboh. Ini sangat berbahaya bagi siswa yang sedang belajar bila terjadi gempa lagi. Nias tidak pernah bebas dari ancaman gempa. Gempa di atas 5 skala richter sering alami Nias. Selama saya disana telah terjadi lebih dari 4 kali gempa lebih dari 5 scala richter.

Masalah lain adalah masalah guru. Guru-guru dengan status pegawai negeri jumlahnya kurang, parahnya lagi mereka tidak disiplin. Alas an mereka bila diusut mengenai jarang hadirnya mereka di sekolah adalah karena jauhnya jarak rumah dengan sekolah. Masalah lain adalah kompetensi guru yang jauh dari standar. Para guru honorer di Nias Utara juga jarang menerima gaji.

Nias utara adalah daerah rawan penyimpangan dan Bantuan Operasi Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasinal Pendidikan (BOP). Bukan cerita aneh bila ada guru atau kepala sekolah yang masuk penjara karena hal ini. Pernah ada yang cerita kepada kami bahwa ada dana BOS/BOP yang digunakan untuk pesta-pesta panggang babi dan minum-minum Ashoka (minuman keras yang banyak beredar di Nias Utara).

Tugas kami sebagai tim KKN WAJAR, selain melakukan pendataan anak usia sekolah untuk memcari Angka Partisipasi Kasar (APK) juga mencari akar permasalahan tertinggalnya pendidikan di Afulu (Nias) untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pandidikan Nasional.

Bila pemerintah konsisten dengan tujuan negara dalam Undang-undang Dasar 1945--mencerdaskan kehidupan bangsa—hendaknya pemerintah lebih serius memperhatikan masalah pendidikan di Nias. Nias bukan Timor Leste yang merdeka, Nias masih menjadi bagian dari Republik ini.

Sebagai bagian dari tim KKN WAJAR 2006 di Nias, saya tidak rela bila kehadiran kami (Tim KKN WAJAR) dijadikan sebagai bagian proyek mercusuar pejabat-pejabat Departeman Pendidikan Nasional yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proyek pengiriman mahasiswa KKN WAJAR ke Nias juga Banjar yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah itu. Kami mendengar ada pejabat kampus yang bisa beli mobil ketika terlibat dalam proyek KKN ini.

Bila proyek KKN WAJAR yang melibatkan kami (Mahasiswa UNY) hanya sebagai proyek mercusuar saja, bukan kami (Mahasiswa KKN WAJAR) saja yang sakit hati, masyarakat Nias juga telah dibohongi oleh pemerintah, termasuk anak-anak Nias yang sebagian masih ingin menikmati pendidikan layak untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas. Kami meminta transparansi pemerintah mengenai kondisi Sekolah-sekolah yang ada di Afulu. kami inginkan bukti langsung, bukan bukti diatas kertas. Jika pemerintah serius kirimlah beberapa dari kami melihat kembali tempat tugas kami dulu untuk melihat Kami ingin tahu seberapa serius pemerintah menanggapi rekomendasi kami.